Analisa Tulisan Berdasarkan Diksi

Harusnya PKPI Menggugat ke PTUN bukan PTTUN

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA – 1Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada yang keliru dari langkah hukum yang ditempuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). ​ Harusnya, gugatan atas jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

2Menurut Titi, bila diteliti langkah hukum PKPI ini tidak sesuai dengan poin enam fatwa Mahkamah Agung (MA). 3Yaitu, kalau KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, maka para pihak yang berkepentingan dipersilakan menempuh langkah hukum umum atau lex generalis. 4“Sehingga dengan demikian mestinya PKPI gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke PTTUN,” kata Titi saat dihubungi Republika, Kamis (21/3).

Bila mengikuti aturan hukum umum, ujarnya, maka gugatan atas surat KPU yang menolak melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut ditujukan ke PTUN. Karena merupakan pintu pertama sengketa tata usaha negara umum.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika KPU menggunakan alasan keterbatasan waktu penyelenggaraan tahapan pemilu, maka mau tidak mau KPU diposisikan harus melaksanakan putusan PTTUN tersebut. Karena alasan yang sama juga digunakan KPU saat menindaklanjuti putusan PTTUN atas Partai Bulan Bintang (PBB) tempo hari. “Mau tidak mau KPU diposisikan harus melaksanakan,” ujarnya.

No.

Kesalahan

Perbaikan

1. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada yang keliru dari langkah hukum yang ditempuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada yang keliru dari proses hukum yang ditempuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
2. Menurut Titi, bila diteliti langkah hukum PKPI ini tidak sesuai dengan poin enam fatwa Mahkamah Agung (MA). Menurut Titi, bila diteliti proses hukum PKPI ini tidak sesuai dengan poin enam fatwa Mahkamah Agung (MA).
3. Yaitu, kalau KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, maka para pihak yang berkepentingan dipersilakan menempuh langkah hukum umum atau lex generalis. Apabila KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, maka para pihak yang berkepentingan dipersilakan menempuh proses hukum umum atau lex generalis.
4. Sehingga dengan demikian mestinya PKPI gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke PTTUN,” “Dengan demikian, sebaiknya PKPI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke PTTUN,”

Referensi:

Ira Sasmita, Mansyur Faqih, “Harusnya PKPI Menggugat ke PTUN bukan PTTUN”,

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/21/mk08re-harusnya-pkpi-menggugat-ke-ptun-bukan-pttun, 21 Maret 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s